Jakarta, Mediantara.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Ribka menekankan bahwa Papua menjadi satu-satunya provinsi yang belum menyelesaikan tahapan Pilkada serentak 2024, sehingga perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaannya berjalan aman dan tertib.
Dalam arahannya saat memimpin rapat virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/4/2025), Ribka menyampaikan optimisme bahwa PSU di Papua akan berlangsung dengan kondusif. Ia menilai masyarakat Papua kini memiliki pemahaman politik yang jauh lebih matang dan inklusif, yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan demokrasi di daerah.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan PSU. Ia menyarankan agar Pemprov Papua tidak hanya mengandalkan aparat keamanan seperti Polda dan Pangdam, melainkan turut menggandeng tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga-lembaga lokal yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan kultural dan partisipatif dapat menjadi kunci untuk meredam potensi konflik.
Terkait anggaran, Ribka menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PSU harus mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar fokus belanja negara diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, usulan anggaran PSU dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan akan dikaji ulang secara ketat guna mencegah pembengkakan dana.
“Kami harap pembiayaannya tidak membengkak. Kami akan melakukan rasionalisasi dan berdiskusi lebih lanjut untuk memastikan nominal yang diajukan realistis dan sesuai kebutuhan,” ujar Ribka.
Melalui kolaborasi yang solid antarstakeholder dan komitmen bersama menjaga iklim politik yang damai, Ribka berharap pelaksanaan PSU di Papua dapat menjadi tonggak demokrasi yang kredibel dan berintegritas bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih. (Red)