Banjarmasin – Mediantara.co.id Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa, aksi terpusat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (10/06/2024).
Pada aksi, massa menyuarakan tiga tuntutan utama. Yaitu membatalkan Tapera (tabungan perumahan rakyat), setop komersialisasi pendidikan dan kriminalisasi aktivis.
Ketua HMI Badko Kalsel, Abdi Aswadi menilai kebijakan Tapera tak ada manfaat bagi para pekerja.
“Tapera harus segera dibatalkan karena menyengsarakan rakyat, pemerintah bisa mencari solusi perumahan yang lebih adil dan pro rakyat,” katanya.
Sementara itu, terkait komersialisasi pendidikan, Abdi menyebut uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi sangat mahal.
Massa aksi mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk komersialisasi dalam sektor pendidikan. Menurut mereka, pemerintah sebaiknya fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro rakyat.
“UKT sangat memberatkan rakyat Indonesia. Informasi yang kami terima, anggaran dari Kementerian Pendidikan ada Rp660 triliun, sangat besar. Tapi nyatanya, masih saja diberatkan dengan UKT,” ujar Abdi.
Terakhir, massa aksi mendesak agar pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Mereka meminta aktivis yang sekarang di penjara untuk segera dibebaskan.
Padahal, para aktivis tersebut menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Itu terjadi di seluruh Indonesia. Ada yang sudah 12 bulan ditetapkan, tetapi pengadilan malah memvonis 18 bulan terkait UU ITE,” tutur Abdi.
Tiga tuntutan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Massa aksi meminta agar wakil rakyat berkomitmen memperjuangkan aspirasi mereka.
Supian HK berjanji bakal menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Politisi senior Partai Golkar ini juga berencana membawa dua orang perwakilan HMI Badko Kalsel untuk ikut bertolak langsung ke Jakarta.
“Pada intinya, kami sepakat menolak apa yang disampaikan HMI tadi. Selanjutnya kami akan sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Supian. (Red)
