Jakarta, Mediantara.co.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional serta menghidupkan sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Imbauan ini disampaikan Mendagri saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Maluku Utara yang digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Kamis (24/4/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat, terutama yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan beberapa program strategis seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, dan pembangunan sekolah rakyat sebagai agenda penting yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Mendagri juga mendorong adanya kreativitas dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi lokal, seperti kekayaan pangan laut dan kesuburan tanah di wilayah Maluku Utara.
Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membangun ekosistem yang ramah terhadap sektor swasta. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data per Maret 2025, PAD Maluku Utara masih berada di angka 22,80 persen, menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketergantungan semacam ini membuat daerah rentan terhadap fluktuasi fiskal nasional dan menghambat inovasi pembangunan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri mendorong Pemda agar mempercepat penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang dinilainya sangat krusial dalam memberikan kepastian kepada investor. Selain itu, Pemda juga diimbau untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi aktivitas ekonomi lokal.
Ia juga menekankan pentingnya soliditas antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pembangunan, dengan menanggalkan perbedaan pandangan politik maupun latar belakang sosial demi satu tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dalam hal ini, Mendagri menegaskan bahwa integritas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menjadikan program strategis nasional sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Ia mengaku telah menyelaraskan visi pembangunan dengan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota agar arah pembangunan lima tahun ke depan sejalan dengan kebijakan pusat.
Forum Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi M. Iqbal Ruray, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat terkait lainnya yang berkomitmen menyukseskan agenda pembangunan menuju Maluku Utara yang lebih maju dan mandiri. (Red)