Takengon|mediantara.co.id |- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah mendesak ketua umum partai politik pemilik kursi di DPRK Aceh Tengah untuk segera mengevaluasi tegas kinerja anggotanya, terutama di Komisi B
Desakan ini dilayangkan menyusul sikap diam dan lalai para wakil rakyat itu di tengah krisis BBM yang mencekik kehidupan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menyatakan antrean panjang di SPBU bukan hanya soal kekurangan BBM, melainkan telah menjadi simbol kelumpuhan ekonomi wong cilik.
“Kondisi ini adalah bukti kegagalan fungsi legislatif. Komisi B yang seharusnya mengawasi justru tutup mata. Sementara ekonomi rakyat mati suri diterjang antrean, mereka memilih untuk berpangku tangan,”tegas Afdhalal.
HMI menilai Komisi B DPRK Aceh Tengah yang membidangi ekonomi dan infrastruktur telah gagal total menjalankan tugas pengawasan. Padahal, krisis BBM ini bukan persoalan mendadak, melainkan akibat pembiaran berlarut.
“Tidak ada langkah nyata, tidak ada turun ke lapangan, apalagi keberpihakan pada rakyat. Ini bukan sekadar kelalaian, ini pengabaian terstruktur terhadap penderitaan publik,” tambahnya.
HMI mendesak partai politik tak sekadar memanggil, tetapi juga meminta pertanggungjawaban politik dan moral para kadernya di DPRK, khususnya Komisi B.
Jika partai masih membiarkan kader mereka abai di tengah krisis, maka rakyat akan memberikan jawaban tegas di bilik suara nanti,”tegas Afdhalal.
HMI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian krisis BBM melalui aksi dan tekanan publik, hingga ada langkah konkret dari legislatif dan eksekutif yang berpihak pada rakyat kecil (Laporan : Redaksi )