Bondowoso – Mediantara.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bondowoso-Situbondo menggelar audiensi penting di Gedung Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan dan tidak memihak kepada rakyat, Selasa, (11/06/2024).
Acara ini menjadi momentum kritis dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap oligarkis, represif, dan anti-demokrasi.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh perwakilan Pj Bupati Bondowoso, HMI menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Stop Kriminalisasi Terhadap Mahasiswa: HMI menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat, yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap mahasiswa dianggap sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan kepentingan rakyat.
2. Stop Komersialisasi Pendidikan: HMI menentang komersialisasi pendidikan yang semakin merugikan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Penolakan terhadap PP No 21 Tahun 2024 tentang TAPERA: HMI menuntut Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menolak Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti PP TAPERA yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama dalam perbaikan jalan yang rusak demi keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum HMI cabang Bondowoso Situbondo, Ikrom Suharyadi, mengekspresikan kekecewaannya atas absennya Pj Bupati Bondowoso dalam menyambut secara langsung audiensi ini. Menurutnya, hal ini mencerminkan ketidaksensitifan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang diwakili oleh HMI.
“Audiensi ini adalah bagian dari upaya kami sebagai warga negara yang peduli terhadap keadilan dan demokrasi. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan bertindak untuk kepentingan rakyat,” ujar Ikrom dalam pernyataannya.
Reaksi dan Tantangan Menuju Demokrasi Yang Inklusif
Tindakan HMI cabang Bondowoso Situbondo dalam menggelar audiensi ini menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah demi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun dihadang oleh tantangan dan ketidakhadiran pihak berwenang, langkah ini mencerminkan semangat untuk terus berjuang demi keadilan sosial dan kemajuan masyarakat.
Pemantauan terhadap respons pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan ini akan menjadi fokus perhatian publik dalam menilai kualitas dan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di masa mendatang. (Obaymed)