Aceh, Mediantara.co.id – Pencalonan Mawardi Nur sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh menuai gelombang kritik dan sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai bahwa ambisi Mawardi untuk memimpin HIPMI bertentangan dengan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), perusahaan daerah yang membutuhkan kepemimpinan penuh dan profesionalisme tinggi.
Sebelumnya, penunjukan Mawardi sebagai Dirut PT PEMA juga telah dipertanyakan, terutama terkait transparansi dan kelayakan seleksi. Kini, ketika ia mencalonkan diri sebagai Ketua HIPMI Aceh, kritik semakin menguat. Banyak pihak meragukan kemampuannya untuk menjalankan dua tugas besar sekaligus tanpa mengorbankan profesionalisme dan kepentingan publik.
Sejumlah pengusaha Aceh menyuarakan keberatan mereka atas langkah Mawardi yang dinilai “tamak” dalam mengejar jabatan. Menurut mereka, PT PEMA adalah aset daerah yang harus dikelola secara profesional dan tidak boleh dijadikan batu loncatan politik atau kepentingan pribadi.
“Jika Mawardi ingin menjadi Ketua HIPMI, sebaiknya dia mundur dari PT PEMA. Perusahaan ini bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat Aceh yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas,” ujar seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.
Kritik semakin tajam karena hingga kini kinerja Mawardi di PT PEMA dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Dengan pencalonannya di HIPMI, muncul kekhawatiran bahwa perhatiannya akan semakin terpecah, yang berpotensi merugikan pengelolaan perusahaan daerah tersebut.
“Bagaimana bisa mengelola dua tanggung jawab besar sekaligus? Kami butuh pemimpin yang fokus, bukan yang rakus jabatan,” tambah sumber lainnya.
Pengawasan dan Profesionalisme Dipertanyakan
Direktur Forbina, Muhammad Nur, turut mengomentari situasi ini dengan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap PT PEMA. Ia mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA agar tidak membiarkan konflik kepentingan terjadi dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Kami mendesak agar seleksi direksi PT PEMA dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kompetensi. Jangan sampai perusahaan ini justru menjadi ajang politik bagi kepentingan individu,” ungkap Muhammad Nur kepada Mediantara, Minggu (16/3).
Menurutnya, jika Mawardi Nur tetap ngotot mempertahankan posisinya di PT PEMA sambil mengejar jabatan di HIPMI, maka ada indikasi bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat Aceh.
“HIPMI membutuhkan sosok yang benar-benar berdedikasi untuk pengembangan pengusaha muda dan ekonomi daerah. Jika Mawardi serius ingin maju di HIPMI, dia harus berani mundur dari PT PEMA dan fokus pada satu tanggung jawab,” pungkasnya.
Desakan agar Mawardi Nur mundur semakin menguat. Kini, publik menanti apakah ia akan memilih untuk tetap mempertahankan dua jabatan tersebut atau mengambil keputusan yang lebih bijak demi kepentingan bersama. (Rifqi)
