Jakarta, Mediantara.co.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital dalam layanan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 yang digelar secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025), Mendagri menyebut bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merupakan pusat kendali data yang sangat vital bagi negara.
Ia menilai data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil tidak hanya menjadi rujukan utama bagi berbagai lembaga pemerintah, tetapi juga digunakan oleh banyak pihak swasta. Oleh sebab itu, infrastruktur digital seperti kapasitas penyimpanan, bandwidth, server, dan sistem cadangan perlu terus ditingkatkan guna menjamin keamanan dan keandalan layanan. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah mitigasi jika terjadi gangguan atau kebocoran data.
Mendagri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah yang bertugas memperbarui data kependudukan. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan data kematian, kelahiran, perpindahan, hingga pernikahan tercatat dengan akurat dan mutakhir. Ia mengingatkan bahwa dinas dukcapil daerah memiliki posisi semivertikal, dengan pembinaan teknis serta pengangkatan pejabatnya di bawah kewenangan Kemendagri melalui surat keputusan menteri. Pendekatan ini dirancang agar dinas-dinas tersebut memiliki sistem dan komunitas kerja yang solid.
Dalam arahannya, Mendagri juga meminta jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih aktif melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. Ia mendorong agar petugas di lapangan bersikap lebih agresif menjangkau masyarakat yang belum terdata secara administratif agar hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi secara penuh melalui layanan negara.
Selain menyampaikan arahan strategis, Mendagri juga secara simbolis menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 sebagai bentuk pengakuan terhadap standar sistem manajemen keamanan informasi kepada empat daerah, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Badung, Kota Banjar, dan Kota Tidore Kepulauan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi Kemendagri seperti Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo. Kehadiran para pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem layanan kependudukan yang adaptif, aman, dan terpercaya di era digital. (Red)