Aceh, Mediantara.co.id — PT. Pembangunan Aceh (PEMA), BUMD yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi Tanah Rencong, kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih menunjukkan gebrakan progresif, perusahaan ini justru diterpa kritik keras dari kalangan internalnya sendiri. Sebuah surat terbuka yang beredar luas dan ditujukan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menjadi cermin kegelisahan mendalam para pegawai terhadap arah dan cara kerja manajemen saat ini, khususnya di bawah kepemimpinan Direktur Utama, Mawardi Nur.
Surat yang dijuluki “surat cinta” oleh para pegawai itu mengungkap sejumlah praktik internal yang dianggap tidak sehat. Mawardi Nur dituding menjalankan roda kepemimpinan secara otoriter, menolak masukan dari jajaran direksi dan staf, serta menggunakan pendekatan intimidatif dalam komunikasi. Yang lebih mengkhawatirkan, ia disebut-sebut hanya mempercayai segelintir orang dekatnya termasuk seorang pengurus partai pengusung dalam menyusun strategi dan pengambilan keputusan, seraya mengabaikan peran struktural dan profesionalisme internal yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tata kelola korporasi.
Tak hanya persoalan gaya kepemimpinan, surat tersebut juga menyinggung stagnasi dalam realisasi proyek dan keterlambatan pembayaran kewajiban perusahaan. Sejumlah program investasi yang telah dirancang bersama anak usaha disebut tertunda lantaran perbedaan pendapat internal dan intervensi pihak eksternal non-struktural. Praktik ini dinilai melemahkan efektivitas kerja perusahaan yang seharusnya menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Aceh.
Yang paling disorot adalah langkah Dirut PEMA yang memutuskan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Medan, bukan di Aceh. Keputusan ini dianggap mencederai semangat perusahaan yang dibentuk untuk membangun dan memberdayakan ekonomi lokal. Bagi banyak pihak, lokasi RUPS adalah simbol komitmen terhadap daerah. Maka ketika perusahaan milik rakyat Aceh justru melaksanakan agenda strategisnya di luar provinsi, pertanyaan besar pun mencuat tentang keseriusan PEMA dalam memegang peran sentral sebagai lokomotif pembangunan daerah.
“Katanya mau gerakkan ekonomi Aceh, tapi RUPS-nya saja digelar di Medan. Ini bukan sekadar soal tempat, ini soal sikap dan keberpihakan,” ujar seorang pegawai PEMA yang enggan disebutkan namanya.
Surat ini kini menjadi bola panas yang diharapkan bisa mengetuk pintu kesadaran para pemegang saham utama, khususnya Gubernur Aceh, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam terhadap arah kepemimpinan dan orientasi kerja PT. PEMA. Jika tidak segera diatasi, kekisruhan internal ini dikhawatirkan akan semakin menghambat kontribusi nyata perusahaan dalam membangkitkan ekonomi Aceh yang sedang membutuhkan dorongan kuat dan kebijakan yang berpihak. (Rifki)