Yogyakarta, Mediantara.co.id – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2026, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).
Dalam arahannya, Teguh mengingatkan agar forum Musrenbang tidak dijalankan sekadar rutinitas, tetapi menjadi wadah strategis untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih subtantif. Ia mengapresiasi DIY yang selama ini dikenal lebih mengedepankan isi ketimbang seremonial. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban membangun dan memberdayakan masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang harus aktif mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Teguh menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah harus menjadi bagian utuh dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan agar arah kebijakan di daerah mampu mendukung visi besar pemerintah pusat, termasuk Asta Cita Presiden dan arah menuju Indonesia Emas 2045.
Beberapa prioritas cepat yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD 2026 antara lain percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perencanaan keuangan daerah pun harus diperhitungkan secara matang, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Teguh juga menyoroti capaian makro DIY, seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 5,03%—tertinggi di Pulau Jawa dan sejalan dengan angka nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY pun mencatat angka 81,62, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 75. Ia mengapresiasi hal ini sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan manusia di DIY.
Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, Teguh menyampaikan data capaian perekaman KTP elektronik di DIY yang telah mencapai 99,66%, melampaui rata-rata nasional. Ia menyebut hal tersebut sebagai pencapaian luar biasa yang patut dijadikan contoh bagi daerah lain.
Mengantisipasi keterbatasan blanko KTP-el, Dukcapil kini mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tahun 2025, ditargetkan 30% dari penduduk wajib KTP di DIY telah mengaktivasi IKD. Untuk itu, Teguh mengajak seluruh jajaran Disdukcapil DIY agar terus melakukan layanan jemput bola ke sekolah, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum.
Tidak hanya itu, pencapaian di bidang akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di DIY juga dinilai telah melampaui target nasional. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi DIY dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momen strategis sebagai awal menuju Visi Jangka Panjang Daerah 2045, yakni DIY yang maju, sejahtera, berkelanjutan, serta dijiwai nilai-nilai kebudayaan dan keistimewaan.
Sementara itu, Sekda DIY Beny Suharsono menekankan pentingnya keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah dan nasional agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh program pembangunan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, Forkopimda, para bupati dan walikota se-DIY, serta jajaran kepala OPD dari seluruh kabupaten/kota se-DIY. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat komitmen bersama dalam membangun Yogyakarta secara terintegrasi dan berkelanjutan. (Red)
